Adanya MoU Pengawasan Dana Desa Tak Halangi Peran & Tupoksi BPD

Terbitnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tidak menyurutkan langkah inovatif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal tersebut dikemukakan Anom Surya Putra, Ketua Perkumpulan Jarkom Desa dalam Forum Grup Diskusi (FGD) yang dilaksanakan hari ini, Minggu (12/11/2017) di hotel Grant kabupaten Subang.

Menurut Anom bahwa terdapat isu penting dalam ruang lingkup nota kesepahaman atau MoU antara dua instansi ini , seperti fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa.

“Fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa perlu dirumuskan secara inovatif, tidak hanya mendengar laporan Kepala Desa, atau saling melapor ke aparat penegak hukum”, tegasnya.

Selain itu Anom Surya Putra menambahkan jika fungsi BPD sekarang tidak lagi menjadi parlemen esa namun dikesankan sebagai ‘oposisi’ terhadap Kepala Desa padahal BPD justru menjadi kekuatan demokrasi lokal untuk mengolah aspirasi warga Desa agar menjadi lebih bertenaga dalam pengawasan pembangunan desa.

 

Terpisah, Ketua forum komunikasi FK-BPD Subang Imanudin menyatakan bahwa melalui forum diskusi tersebut diharapkan muncul warna dan terobosan baru dalam membangun desa di kabupaten Subang.

“Partisipan FGD dari Subang wilayah utara, tengah dan Selatan, berupaya merumuskan tindakan strategis mulai fungsi penyusunan Raperdes, aspirasi, dan pengawasan kinerja Kepala Desa,” ungkapnya.

Dari suasana Focus Group Discussion yang diselenggarakan forum komunikasi BPD kabupaten Subang, delegasi BPD tampak berupaya melakukan kajian menelaah isi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengenalkan fungsi BPD pada tiga jalur.

Imanudin berharap upaya demokrasi ditingkat desa salah satunya melalui pengawasan atas kinerja kepala desa oleh BPD secara kelembagaan diharapkan akan timbul keharmonisan didalam pembangunan sehingga tidak ada konflik setelah pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa.

Sementara Otong, Sekretaris FK BPD Kabupaten Subang menambahkan bahwa peran BPD benar-benar bisa membawa masyarakat desa lebih sejahtera diantaranya dengan menajamkan visi kegiatan berbasis kemasyarakatan seperti upaya melestarikan hasil budidaya laut, pengelolaan tata ruang desa, kerjasama antar desa dalam rangka membangun ekonomi desa untuk kemajuan masyarakat.

“BPD ikut menggali potensi dan menggerakkan sumber daya di Desa masing-masing, menurut saya ini kemajuan penting bagi BPD di Subang”, ungkapnya.