MAMBANGKIK BATANG TARANDAM

Sutoro Eko
Merestorasi Tradisi Agung Minangkabau

kpd|Sepanjang tahun 2002-2004 saya cukup intensif melakukan lawatan ke Sumatera Barat, mempelajari sejarah nagari, sekaligus menyaksikan gegap gempita gerakan kembali ke nagari, babaliak ka nagari yang mengusung spirit mambangkik batang tarandam. Sumatera Barat, kampung halaman orang Minang, tentu mempunyai banyak sisi paradoksal. Tetapi saya sunggu mengagumi tiga tradisi Minang: intelektualisme, otonomi dan demokrasi lokal. Ini sungguh kontras dengan tradisi di kampung saya: kepriyayian, sentralisasi dan otokrasi.

Tiga tradisi agung Minang itulah yang melahirkan tokoh besar bernama M. Hatta. Seperti halnya Mahatma Gandhi di India, Bung Hatta memandang desa secara eksitensialis, yakni desa sebagai situs/basis kesejatian dan peradaban banga. Dibanding dengan para pendiri republik lainyya, Bung Hatta punya cara pandang yang utuh dan sempurna terhadap desa, yakni desa sebagai basis tatanan sosial, otonomi, demokrasi dan kemakmuran. Bung Hatta juga mengambil makna tradisi pepe (berjemur) rakyat desa Jawa zaman bahula, sebagai esensi penting dalam demokrasi modern, yakni hak warga untuk menyampaikan protes.

Otonomi dan demokrasi senantiasa disegarkan di sepanjang sejarah, baik lewat pemberontakan, maupun musyawarah dalam Kerapatan Adat Nagari dan ruang publik. “Demokrasi bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang dalam tungku untuk menanak nasi” demikian kebajikan yang diungkap oleh seorang ninik mamak penghulu adat di Agam, 15 tahun silam, kepada saya. Di Sumbar, lapau (warung) merupakan tempat yang sangat saya suka. Bukan hanya untuk memanjakan lidah dan memperbesar perut, tetapi lapau bagi orang Minang adalah ruang publik: tempat untuk melihat pemerintah di siang hari dan membicarakan pemerintah di malam hari.

Di tengah gegap gempita gerakan kembali ke nagari di awal reformasi, Sumatera Barat tampil sebagai pelari terdepan otonomi desa. Pada tahun 2001, Bupati Solok Gamawan Fauzi (GF) merupakan perintis yang meneguhkan otonomi nagari melalui berbagi kuasa dan uang kepada nagari, yang waktu itu dikenal dengan nama DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari). Pengalaman Solok ini menular ke banyak kabupaten tetangga, dan juga berkembang prakarsa alokasi dana desa di Sumedang, Kebumen, Magelang, Tuban, Selayar, Jayapura. Pada tahun 2004 saya bersama tim FPPD melakukan penelitian ADD itu, yang kemudian memberikan inspirasi kebijakan Kemendagri soal ADD pada tahun 2005.

Ketika menjadi Mendagri, GF memainkan kiprah sangat penting dalam melahirkan UU Desa. Serupa dengan Bung Hatta, Menteri GF punya visi jelas: desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera, meski para pejabatnya agak alergi dengan kata demokratis. GF menuntaskan pengambilan keputusan tentang dana desa, di saat Kemenkeu dan Bappenas kurang mendukung sementara Pansus DPR memberi desakan kuat. “Pak Ketua nanti umpan lambung, lalu saya akan tendang”, begitu bisik Menteri GF kepada Ki Akhmad Muqowam di ruang rapat pimpinan DPR, 30 September 2013. Akhirnya Menteri GF bersama Pansus menuntaskan dana desa — yang dibahas secara panjang lebar dan alot — pada dini hari sekitar jam 02.00 13 Desember 2013.

***

Hari ini, 22 November 2017, saya melakukan lawatan super singkat ke Padang, yang serasa tidak pergi ke Sumbar. Saya menghadiri undangan diskusi soal open government, yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDTT.

Saya melakukan restorasi tradisi Minang, tentu saya kontekstualisasi dengan kondisi hari ini. Bukan hanya butuh restorasi, tetapi juga butuh radikalisasi partisipasi (pembangunan partisipatif), sebuah konsep usang yang tengah kehilangan elan dan makna. Soalnya, secara ideologis partisipasi dihadirkan sekadar instrumen (bukan hakekat) untuk melubangi negara (hollowing out the state). Ketika otonomi desa tidak hadir, maka yang terjadi adalah partisipasi prosedural. Ketika kuasa uang sangat utama, maka partisipasi dimobilisasi sebagai syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proyek, bukan sebagai hakekat representasi kepentingan rakyat/warga. Sebaliknya otonomi tanpa partisipasi hanya menghasilkan penguasa tunggal yang monolitik.

Radikalisasi berarti menghadirkan otonomi dan partisipasi secara serentak, yang menjelma menjadi aksi kolektif berbasis desa. Inilah jalan pembebasan (liberasi), baik untuk meneguhkan kuasa desa maupun kuasa rakyat. Radikalisasi bisa ditempuh dengan dua jalur: reformasi kebijakan dan pemberkuasaan lokal.