PENCAIRAN DANA DESA

Sutoro Eko (Guru Desa)

Ini sebuah kisah pencairan DD yang harus ditempuh oleh desa di sebuah kabupaten.

1. Desa menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dilampiri syarat pencairan, kepada Camat.

2. Kepala seksi di kecamatan melakukan verifikasi syarat. Jika belum memenuhi syarat maka dokumen dikembalikan kepada desa. Kades dan/atau bendahara desa ajukan lagi kepada kecamatan. Kalau sudah layak syarat, kasie beri paraf. Lanjut dengan paraf sekcam dan rekomendasi camat.

3. Kades dan/atau bendes ajukan dokumen itu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kepala sub bidang (eselon IV) lakukan verifikasi terhadap dokumen. Kalau dinilai belum layak syarat maka dikembalikan untuk diperbaiki. Lalu ajukan lagi. Kalau sudah layak syarat maka kasubbid kasih paraf. Lanjut dengan paraf kepala bidang (eselon III). Lalu diajukan kepada Kepala DPMD untuk dapat rekomendasi. Kalau kadis berhalangan/pergi maka harus nunggu sampai yang bersangkutan ada. Kalau desa yang berjarak jauh maka kades dan/atau bendes harus inap di kota kabupaten beberapa hari sampai ketemu dan dapat rekom kadis. Kadis tidak limpahkan ke sekretaris dinas jika dia tidak di tempat, sebab tanda tangan rekomendasi punya “harga” khusus.

4. Dokumen yang sudah direkom Kepala DPMD dibawa oleh kades dan/atau bendes ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Ada 13 pejabat/meja yang harus keluarkan 13 paraf pada dokumen. Paraf itu harus berurutan 1 s.d 13. Tidak boleh melompat sama sekali. Kalau pejabat pemberi paraf tidak ada di tempat, maka kades dan/atau harus menunggu sampai ketemu. Tidak ada penggantian pejabat lain. Kalau paraf 1 s.d 13 sudah dapat maka akan ada transfer dari rekening daerah ke rekening desa. Sejumlah 13 paraf yang ketat itu konon tidak ada yang gratis.

5. Dokumen yang sudah disetujui DPKAD itu dibawa kembali ke DPMD untuk dapat rekomendasi dari kadis guna pencairan uang di bank. Ada ketentuan tambahan bahwa kades dan bendes tidak bisa cairkan uang di rekening desa kalau tidak ada rekom kadis. Kalau kadis tidak ada di tempat maka kades dan bendahara harus menunggu lagi sampai ketemu langsung kadis. Uang baru bisa dicairkan kades dan bendes setelah bawa rekom kadis.

Panjang dan lama kan? Paraf dan rekom tidak gratis kan? Rente kan? Kalau jarak desa ke kota sangat jauh maka kades dan bendes harus inap di kota berhari-hari. Butuh biaya “tidak terduga” kan. Kalau sudah begini, kades kehilangan waktu lama yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengurus rakyat. Tetapi rakyat tetap paham dan maklum karena sang kades tengah “berjuang” berhari-hari cairkan uang yang berguna untuk menyenangkan rakyat.

Kades sebenarnya sangat keberatan dengan prosedur ruwet dan sarat rente itu. Mereka bolak balik sampaikan aspirasi dalam rakor kabupaten dan provinsi. Tetapi juga tidak berubah.